Google Rank Checker

Other Recent Articles

Mohon Kajati Jawa Tengah segera membentuk Tim Investigasi terkait dengan Penanganan Perkara di Bawah ini dan Mohon pula Kapolda Jawa Tengah menginstruksikan secara Khusus kepada Dir Krimsus Polda Jawa Tengah terkait dengan Kejahatan Korupsi yang melibatkan Oknum TPT, Oknum P2T Kabupaten Semarang dan Oknum BPN Kabupaten Semarang serta Mantan Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Kundori yang sudah dinyatakan bersalah dalam sidang KKIP di Polda Jawa Tengah karena menanda tangani/mengeluarkan SP2HP sebelum ada Pelapornya . terkait dengan Penjarahan Tanah Warisan milik Kak Sumiyatun di daerah Kelurahan Beji , Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yang terlewati Pembangunan jalan Tol Semarang - Solo . Salam.

By Andi Setiawan on Minggu, 28 Juli 2013 1 comment

 Ungaran, 23 Agustus 2013
Nomor : GPR/ 3103 / VIII / 2013
Sifat : Penting dan Mendesak
Lamp : 1 (satu) bendel berkas
Perihal : PROTES KERAS DUGAAN DISKRIMINASI PROSES PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PERLAKUAN ISTIMEWA TERSANGKA RISDIANTO Bin SUBARI 

Kepada YTH :
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
JL. Pahlawan No : 14
S E M A R A N G 

Dengan hormat,
Sehubungan dengan maksud dalam pokok surat ini, maka kami menyampaikan PROTES KERAS dan menyampaikan RASA KEKECEWAAN yang sangat mendalam terkait indikasi dugaan kuat “PERLAKUAN DISKRIMINASI” yang PATUT DIDUGA KUAT adanya “PERMAINAN” anatara Oknum JPU Kejaksaan Negeri Ambarawa dengan Pihak TERSANGKA terkait proses penegakan hukum khususnya dalam peristiwa pelimpahan berkas perkara Laporan Polisi Nomor : LP / 109 / VII / 2010 / Jateng / Dit Reskrim, tanggal 07 Juli 2010, yang telah dinyatakan LENGKAP atau P.21 oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana an.tersangka RISDIANTO,SH.Sp.N Bin SUBARI Nomor : B-2790 / 0.3.4 / Ep.1 / 07 / 2013, tanggal 4 Juli 2013 dan Surat Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana an.tersangka H.MOEDRIK SOESANTO Bin MOH.SIPAN Nomor : B-2959 / 0.3.4 / Epp.1 / 07 /2013, tanggal 16 Juli 2013
Bahwa perlakuan “DISKRIMINASI” yang PATUT DIDUGA KUAT adanya “PERMAINAN” tersebut, adalah tidak dilakukannya PENAHANAN BADAN / KURUNGAN terhadap Kedua TERSANGKA khususnya terhadap tersangka RISDIANTO,SH.Sp.N Bin SUBARI sehingga perlakuan ini jelas-jelas telah “MELUKAI” rasa keadilan masyarakat khususnya bagi masyarakat MISKIN yang tidak memiliki cukup uang dalam berperkara karena tidak mampu membayar ADVOKAT atau PENGACARA atau OKNUM yang bisa membela perkarannya sehingga sampai “SUKSES” tuntas seperti yang diharapkan.
Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum atas PROTES KERAS dan KEKECEWAAN kami adalah sebagai berikut, :
1. Bahwa Acaman hukuman yang disangkakan kepada kedua tersangka dalam perkara tersebut adalah Pasal 263 KUHP (1) dan (2) jonto Pasal 266 KUHP yang acaman hukumannya jelas di atas 5 ( lima) tahun penjara;-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa kedua TERSANGKA sesungguhnya adalah orang-orang yang mengetahui dan paham tentang hukum yang semestinya dalam perkara ini wajib menjadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat yang buta hukum, Tersangka MOEDRIK SOESANTO Bin (Alm) MOH SIPAN adalah Matan TNI berpangkat terakhir LETNAN KOLOLONEL sementara Tersangka RISDIANTO,SH,Sp.N Bin SUBARI adalah sebagai NOTARIS dan PPAT Aktif;---------------------------------------------------------
3. Bahwa khusus bagi TERSANGKA RISDIANTO,SH.Sp.N bin SUBARI, karena YBS sudah PERNAH DIHUKUM dan dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN, sehingga dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan , kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktunya percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana bunyi Amar Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 70 / Pts.Pid.B/2012/PN.Ung, tanggal 13 Agustus 2012, dengan demikan maka status tersangka adalah sebagai RESIDIVIS;---------------------------------------------------

Bahwa mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada satupun alasan PEMBENAR atau PEMAAF yang dapat dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambarawa untuk “MELEPASKAN” TERSANGKA RISDIANTO,SH.Sp.N Bin SUBARI, dengan memberikan “KEISTIMEWAAN KHUSUS” sehingga “MELEPASKAN” tersangka RESIDIVIS tetap BEBAS MELENGGANG di luar, mengingat pertimbangan sbb :
a. Kondisi Tersangka pada saat Penyerahan Berkas Perkara dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani;
b. Dengan Statusnya Sebagai RESIDIVIS maka tidak ada Jaminan bahwa TERSANGKA tidak akan mengulangi perbuatannya;
c. Dengan kemampuannya dan pengalamannya sebagai NOTARIS dan PPAT patut dicurigai bahwa yang TERSANGKA akan berusaha menghilangkan Barang Bukti;
d. Dengan beberapa kali ketidak hadirannya pada saat pemanggilan pemeriksaan, maka DIDUGA Tersangka tidak Kooperatif sehingga dikawatirkan akan mempersulit proses Persidangan;
Dengan demikian maka atas tindakan PERLAKUAN ISTEMEWA JPU Kejari Ambarawa terhadap TERSANGKA RISDIANTO,SH.Sp.N Bin SUBARI maka tidaklah berlebihan apabila kami MENDUGA adanya KONSPIRASI BUSUK “PERMAINAN” yang INDIKASINYA adalah SUAP.
Untuk itu kami mohon agar Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berkenan melakukan pemeriksaan dan pengkajian yang mendalam atas perkara tersebut khususnya terkait perlakuan DISKRIMINASI JPU Ambarawa terhadap TERSANGKA RISDIANTO,SH.Sp.N Bin SUBARI yang jelas – jelas MELUKAI RASA KEADILAN MASYARAKAT. Ada kesan bahwa seolah-olah tersangka ( RESIDIVIS ) adalah Warga Negara yang KEBAL HUKUM.
Demikian Protes Keras dan Kekecewaan ini kami sampaikan sekaligus sebagai LAPORAN PENGADUAN atas perilaku Oknum JPU Kejari Ambarawa yang PATUT DIDUGA MENYIMPANG.
Atas segala perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terimakasih, Salam.

KOORDINATOR GEMPAR JATENG

WIDJAYANTO

TEMBUSAN KEPADA YTH :
1. Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi RI, di Jakarta;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia, di Jakarta;
4. JAM WAS UM Kejagung RI, di Jakarta;
5. JAM INTEL Kejagung RI, di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Jakarta;
7. Wakil Kepala Kepolisian Negara RI, di Jakarta;
8. Kabareskrim Mabes Polri, di Jakarta;
9. ASINTEL Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, di Semarang;
10. ASWAS Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, di Semarang
11. Dir Res Krim Um Polda Jateng, di Semarang;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, di Semarang;
13. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang;
14. Kepala Kejaksaan Negeri Ambarawa, di Ambarawa;
15. Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Ambarawa, di Ambarawa;
16. Ibu SUMIYATUN dan Keluarga, di Ungaran;
17. Arsip;  http://www.gemparjateng.com/2013/07/mohon-kapolda-jawa-tengah.html http://www.gemparjateng.com/2012/01/hilangnya-harta-warisan-milik-sumiyatun.html  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439381400436&set=a.2553943025030.71756.1747572416&type=1&relevant_count=1  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439379920399&set=a.2553943025030.71756.1747572416&type=1&relevant_count=1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439375480288&set=a.2553943025030.71756.1747572416&type=1&relevant_count=1































































Category: featured

1 komentar:

hancurkan korupsi mengatakan...

http://www.gemparjateng.com/2012/01/hilangnya-harta-warisan-milik-sumiyatun.html

Poskan Komentar

Koran Gempar Edisi Perdana