Google Rank Checker

Other Recent Articles

Penanganan dugaan perkara KORUPSI Mantan BUPATI PEMALANG yang MANGKRAK di KEJATI JATENG...!!!!

By Gempar Jawa Tengah on Kamis, 19 Januari 2012 1 comment

sdh spntsnya kajati jateng segera melayangkan surat permohonan ijin pemeriksaan BUPATI PEMALANG sbg TERSANGKA perkara KORUPSI berkaitan dengan kasus DUGAAN TINTAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU CETAK WAJIB SD/MI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG tahun 2004 - 2005,kepada PRESIDEN RI melalui KEJAKSAAN AGUNG.kesemua itu guna untuk mencari KEPASTIAN HUKUM. permasalahan tsb terungkap berdasarkan surat 1. Laporan dugaan penyelewengan dana APBD tahun 2004/2005 di pemerintah Daerah kabupaten PEMALANG dari SEKRETARIAT KABINET RI dan SPRIN OPS-)%/0.3.22/Dek.3/04/2004.


Dari fakta fakta yang ada :




pada tahun 2004 di kabupaten PEMALANG Pt. BALAI PUSTAKA menawarkan BUKU BUKU pokok/wajib bagi siswa SD/MI dgn nilai Rp.33 milyar, kemudian Dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG,mengadakan REKAPITULASI buku buku bagi siswa SD/MI. setelah itu DPRD kabupaten PEMALANG dgn SK No : 172.5/12/Pimp/2003 tanggal 20 Agustus 2003 membuat persetujuan kerja sama pengadaan buku dgn menggunakan anggaran APBD secara MULTI YEAR ditindak lanjuti dgn SK No: 172.1/II/DPRD/2003 tanggal 30 september 2003 tentang Persetujuan melakukan MOU dgn PT. BALAI PUSTAKA mendahului APBD tahun 2004 degnan menggunakan anggaran sebesar Rp. 26,6 milyar.


Pada tanggal 8 oktober tahun 2003 kepala dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG membuat surat kepada BUPATI PEMALANG perihal ijin PENUNJUKAN LANGSUNG degan No : 4252/1051/2003. kemudian dengan No surat : 050/4931/BPP tanggal 9 Oktober 2003 BUPATI PEMALANG memberi ijin pengadaan barang dan jasa melalui PENUNJUKAN LANGSUNG.


Pada tanggal 27 Februari dgn surat keputusan No : 050/251.A/DP Kepala Dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG telah menunjuk saudara KARTIJAN sbg PIMPINAN KEGIATAN serta membentuk PANITIA LELANG PENGADAAN BARANG dan JASA.


KARTIJAN selaku Pimpinan Kegiatan dan J. SUNARYO selaku Panitia LELANG tdk melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur KEPPRES 80 tahun 2003 tapi langsung membuat Keputusan PENUNJUKAN LANGSUNG PT.BALAI PUSTAKA sbg PENYEDIA BARANG dan JASA.


Sebelum KONTRAK ditandatangani PT. BALAI PUSTAKA telah mengirim buku sebanyak 1.031.544 eksemplar yaitu yang dilakukan pada bulan januari sampai bulan Pebruari 2004 padahal KONTRAK ditandatangani pada tanggal 2 maret 2004 antara KARTIJAN selaku Pimpinan kegiatan dengan HR. SISWADI selaku Dirut Pt. BALAI PUSTAKA. dengan kebutuhan buku sebanyak 1.512.655 eksemplar.


Setelah surat Perjanjian Pemborongan < Kontrak> ditandatangani sisa buku sebanyak 481.111 eksemplar, oleh PT.BALAI PUSTAKA dikirim pada tanggal 4 Maret sampai dengan bulan Juni 2004.


Kemudian KARTIJAN BA selaku Pimpinan Kegiatan menandatangani BERITA ACARA serah terima barang pada tanggal 8 Maret 2004 sebanyak 378.199 eksemplar dengan bukti surat perintah membayar sebesar Rp.6.060.833.000,- dan tanggal 30 April 2004 sebanyak 993.092 eksemplar buku dengan bukti surat perintah membayar sebesar Rp.9.901.526.200,- dan tanggal 23 Juni 2004 sebanyak 1.512.655 eksemplar dengan bukti surat perintah membayar sebesar Rp.5.000.000.000,- yang disesuaikan dengan yang ada pada surat perjanjian Pemborongan pada pasal 6 dan 7.


Ternyata buku buku yang tercantum didalam Kontrak tersebut bukan termasuk buku buku yang sdh TERAKREDITASI sebagaimana yang ditetapkan oleh PUSAT PERBUKUAN NASIONAL DEPDIKNAS dan buku buku tersebut tdk DIKENAL di PUSAT PERBUKUAN NASIONAL.


Pengadaan barang berupa buku buku pada Dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG tanpa melalui PROSEDUR yang benar yaitu :


A. Dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,- pengadaan dilakukan dengan cara PENUNJUKAN LANGSUNG.


B. Tidak dibuatkan Harga Pedoman Sendiri <hps></hps>


C. Terjadi Mark Up harga.


D. Buku sudah dikirim sebelum KONTRAK ditandatangani.


E. Tidak dilakukan NEGOSIASI HARGA.


Permasalahan tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk menetapkan BUPATI PEMALANG sbg TERSANGKA, krn adanya PENYIMPANGAN PENYIMPANGAN tersebut patut diduga NEGARA di RUGIKAN sebesar Rp.21.587.269.100,- ( Rp.5.000.000.000,- belum dibayarkan ke Pt. BALAI PUSTAKA) dari temuan data tersebut maka pengadaan buku teks wajib SD/MI oleh DINAS PENDIDIKAN kabupaten PEMALANG patut di kategorikan sbg TINDAK PIDANA KORUPSI. trmksh, salam. dari WIDJAYANTO koord GEMPAR JATENG.

Category: korupsi

1 komentar:

Poskan Komentar

Koran Gempar Edisi Perdana